Yuliansyah Serukan Transformasi Ketahanan Pangan Melalui Sinergi Daerah dan Pusat

29-11-2024 / BADAN ANGGARAN
Anggota Banggar DPR RI Yuliansyah dalam agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/11/2024). Foto : Saum/Andri

PARLEMENTARIA, Pontianak - Anggota Banggar DPR RI Yuliansyah menyerukan perlunya transformasi sektor ketahanan pangan dengan menekankan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Ia menilai dengan adanya kesinergisan tersebut maka memperbesar peluang untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

“Kita perlu bergerak bersama, dari pusat hingga desa, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri. Sektor ini tidak hanya tentang produksi, tetapi juga tentang menciptakan kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat,” ungkap Yuliansyah dalam agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/11/2024).

 

Ia mengingatkan pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk Forkopimda dan Bank Indonesia di Kalimantan Barat untuk mendukung keberhasilan transformasi sektor pangan. Di mana, fokusnya bisa melalui peningkatan akses pembiayaan bagi petani, peternak, dan nelayan melalui kredit berbunga rendah.

 

“Dukungan keuangan seperti pinjaman lunak sangat penting untuk membantu masyarakat meningkatkan modal usaha mereka. Dengan modal yang cukup, para pelaku usaha bisa lebih produktif dan ikut menggerakkan roda ekonomi,” imbuhnya.

 

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengapresiasi peran TNI yang mengimplementasikan program cetak sawah. Baginya, kesuksesan program ini harus turut berkoordinasi antara kepala desa dan pemerintah daerah setempat.

 

Sebab, jelasnya, kepala desa memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi wilayah masing-masing yang harus dimanfaatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. “Koordinasi di tingkat desa sangat krusial. Kepala desa adalah garda terdepan yang memahami kebutuhan wilayahnya, sehingga pelibatan mereka dalam program seperti cetak sawah akan memberikan hasil yang lebih optimal,” terangnya.

 

Dalam konteks nasional, dirinya mendukung kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, termasuk program makanan gratis yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memberdayakan UMKM. Ia menilai langkah ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

 

“Program seperti ini memberikan dampak ganda. Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, juga memberdayakan UMKM di daerah-daerah, termasuk di Kalimantan Barat,” jelas Yuliansyah

 

Melalui agenda kunjungan kerja ke Kalimantan Barat ini, ia berharap seluruh stakeholder menerapkan pendekatan holistik untuk membangun sektor ketahanan pangan, yang mana dukungan finansial, inovasi program, dan sinergi kelembagaan menjadi kunci utama keberhasilan. “Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Dengan kerja sama yang baik di semua level, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera,” pungkas legislator daerah pemilihan Kalimantan Barat I itu. (ums/rdn)

BERITA TERKAIT
TKD Turun, Pembangunan di Daerah Tetap Jalan Didukung Dana Pusat Rp1.376 Triliun
28-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp269 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)...
Muhidin Mohamad: TKD Turun, tapi Anggaran untuk Rakyat Justru Lebih Besar
26-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin Mohamad, menegaskan bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada...
RAPBN 2026 Harus Adaptif Hadapi Ketidakpastian Global
21-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah untuk mengajukan asumsi ekonomi makro dalam Rancangan...
Banggar DPR RI Pastikan Kebijakan Pajak Shadow Economy Tidak Bebani UMKM
20-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menanggapi strategi pemerintah dalam mengawasi aktivitasshadow economyyang tercantum dalam Nota...